Strategi Kepala Sekolah untuk Pengembangan OCB Guru dan Pegawai di SMKN 1 Mataram

Abstract

Organizational Citizenship Behavior (OCB) dalam kontek guru dan pegawai diartikan sebagai perilaku berbuat baik kepada rekan guru dan pegawai dalam mengatasi masalah untuk kepentingan sekolah dan mencegah timbulnya masalah antar guru maupun pegawai melalui kegiatan menjalin hubungan baik, serta menghargai hak dan privasi rekan kerja dengan indikator altruism, courtesy, sportsmanship, conscientiousness, dan civic virtue. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pengembangan Organizational Citizenship Behavior (OCB) guru dan pegawai dalam mengelola pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Mataram, Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti melebur ikut terlibat dalam berbagai aktivitas yang dilaksanakan sekolah ini. Penelitian, dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data diambil melalui observasi, wawancara, dan pengisian angket. Data hasil observasi dan wawancara dianalisis secara deskriptif sedang data angket dikuantisasi dan diuji Mann-Withney dengan bantuan aplikasi SPSS versi 24 kemudian dideskripsikan. Hasil analisis memperlihatkan jenis pekerjaan berpengaruh terhadap perilaku OCB dan bahwa kepala sekolah dalam mengembangkan OCB guru maupun pegawai cenderung menggunakan pendekatan personal dengan cara meleburkan dalam berbagai aktivitas guru maupun pegawai, baik lingkungan formal maupun informal. Secara umum tingkat OCB guru (3,26) lebih baik daripada pegawai (3,06). Selanjutnya, kepala sekolah dalam mengembangkan OCB menggunakan strategi: 1) menerapkan aturan secara ketat, 2) mengembangkan sikap disiplin kepada pegawai, 3) melakukan pendekatan formal dan informal kepada guru dan pegawai, 4) melakukan pendekatan khusus terhadap pegawai dengan memperlakukan sebagai teman, 5) mengadakan pertemuan rutin, bulanan dan triwulan, 6) memperhatikan kesejahteraan guru dan pegawai tertentu, 7) memberi penghargaan kepada guru dan pegawai yang memiliki kinerja bagus, 8) menata kembali manajemen, dan 9) merotasi tupoksi pegawai.